Home » Journal » Review Peraturan » Jaminan Kesehatan

Jaminan Kesehatan

Oleh: Taslim Buldani

bpjsDalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2), Pasal 21 ayat (4), Pasal 22 ayat (3), Pasal 23 ayat (5), Pasal 26, Pasal 27 ayat (5), dan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, dan ketentuan Pasal 15 ayat (3) dan Pasal 19 ayat (5) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, pemerintah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan

Definisi

  • Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
  • Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
  • Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain.
  • Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja, atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.

Peserta Jaminan Kesehatan meliputi:

  • Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI Jaminan Kesehatan); dan
  • bukan PBI Jaminan Kesehatan.

Peserta PBI Jaminan Kesehatan sebagaimana meliputi orang yang tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu. Sedangkan Peserta bukan PBI Jaminan Kesehatan merupakan Peserta yang tidak tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu yang terdiri atas:

  • Pekerja Penerima Upah dan anggota keluarganya;
  • Pekerja Bukan Penerima Upah dan anggota keluarganya; dan
  • bukan Pekerja dan anggota keluarganya.

Pekerja Penerima Upah terdiri atas:

  1. Pegawai Negeri Sipil;
  2. Anggota TNI;
  3. Anggota Polri;
  4. Pejabat Negara;
  5. Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri;
  6. pegawai swasta; dan
  7. Pekerja yang tidak termasuk huruf a sampai dengan huruf f yang menerima Upah.

Kepesertaan Jaminan Kesehatan bersifat wajib dan dilakukan secara bertahap sehingga mencakup seluruh penduduk.

Peserta yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja

Peserta Pekerja yang menerima upah yang mengalami PHK tetap memperoleh hak Manfaat Jaminan Kesehatan paling lama 6 (enam) bulan sejak di PHK tanpa membayar iuran.

Pendaftaran Peserta

Setiap Pemberi Kerja wajib mendaftarkan dirinya dan Pekerjanya sebagai peserta Jaminan Kesehatan kepada BPJS Kesehatan dengan membayar iuran. Dalam hal Pemberi Kerja secara nyata-nyata tidak mendaftarkan Pekerjanya kepada BPJS Kesehatan, Pekerja yang bersangkutan berhak mendaftarkan dirinya sebagai Peserta Jaminan Kesehatan.

Iuran

Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBI Jaminan Kesehatan dibayar oleh Pemerintah. Sedangkan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta Pekerja Penerima Upah dibayar oleh Pemberi Kerja dan Pekerja. Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan peserta bukan Pekerja dibayar oleh Peserta yang bersangkutan.

Lebih jauh peraturan ini mengatur mengenai:

  • Manfaat jaminan kesehatan
  • Koordinasi manfaat
  • Penyelenggaraan pelayanan kesehatan
  • Fasilitas kesehatan
  • Kendali mutu dan biaya
  • Penyelenggaraan jaminan kesehatan

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014 (tasbul)

About these ads

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: