PerpusHukum Network

Beranda » Journal » PP Pelaksanaan Undang-Undang Yayasan Dirubah

PP Pelaksanaan Undang-Undang Yayasan Dirubah

Oleh: Fauzan

RegulationsPada tanggal 2 Januari 2013, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013. Peraturan Pemerintah (PP) yang dimaksudkan sebagai perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan itu, berisi tambahan Pasal 15A di antara Pasal 15 dan Pasal 16 PP No. 63/2008, penambahan ayat (4) pada Pasal 18, penambahan ayat (3) pada Pasal 19, penambahan Pasal 37A di antara Pasal 37 dan Pasal 38, serta perubahan Pasal 39 dari PP No. 63/2008 itu.

Pada Pasal 15A PP ini menyebutkan, dalam hal permohonan pengesahan akta pendirian Yayasan  yang sudah tidak dapat menggunakan kata “Yayasan” di depan namanya, permohonan pengesahan wajib dilampiri di antaranya:

a. salinan akta pendirian Yayasan yang menyebutkan asal-usul pendirian Yayasan termasuk kekayaan Yayasan;
b. laporan kegiatan Yayasan paling sedikit 5 (lima) tahun terakhir;
c. surat pernyataan Pengurus Yayasan bahwa Yayasan tidak pernah dibubarkan;
d. foto copi NPWP Yayasan yang dielagisir Notaris;
e. surat pernyataan tempat kedudukan disertai alamat lengkap Yayasan yang ditandatangani oleh Pengurus, dan diketahui oleh lurah/Kades setempat; dan
f. pernyataan tertulis Pengurus Yayasan yang memuat keterangan nilai kekayaan pada saat penyesuaian Anggaran Dasar (AD).

“Perubahan Anggaran Dasar Yayasan berlaku sejak tanggal diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Yayasan oleh Menteri Hukum dan HAM,” bunyi Pasal 18 Ayat (4) PP No. 2/2013 ini.

Pada Pasal 18 Ayat (3) PP ini disebutkan, Menteri berdasarkan pemberitahuan perubahan data oleh Pengurus Yayasan melakukan pencatatan perubahan data dan menerbitkan surat penerimaan pemberitahuan perubahan data.

 “Menteri hanya dapat menerima perubahan Anggaran Dasar dan/atau perubahan data Yayasan yang dilakukan oleh anggota organ yang telah diberitahukan kepada Menteri (Hukum dan HAM),” tegas Pasal 19A Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 itu.

Adapun Pasal 37A PP ini menegaskan, dalam hal perubahan Anggaran Dasar dilakukan untuk Yayasan yang sudah tidak dapat menggunakan kata “Yayasan” di depan namanya, maka Yayasan tersebut harus memenuhi persyaratan: a. paling sedikit selama 5 (lima) tahun masih melakukan kegiatan sesuai Anggaran Dasarnya; dan b. belum pernah dibubarkan.

“Perubahan Anggaran Dasar Yayasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 dan Pasal 37A mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Yayasan oleh Menteri Hukum dan HAM,” bunyi Pasal 38 PP ini.

Ditegaskan melalui Pasal 39 PP ini, Yayasan yang belum memberitahukan kepada Menteri Hukum dan HAM sebagaimana ketentuan dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tidak dapat menggunakan kata “Yayasan” di depan namanya. Dan tidak lagi melakukan kegiatannya sesuai Anggaran Dasar selama 3 (tiga) tahun berturut-turut  sebagaimana dimaksud Pasal 71 ayat (4) UU tersebut, harus melikuidasai kekayaannya serta menyerahkan hasil likuidasi sesuai ketentuan Pasal 68 Undang-Undang tersebut.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: